Pemkab Empat Lawang Raih Penghargaan Nasional Atas Program Sadar Hukum

PORTAL EMPAT LAWANG – Komitmen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M., menerima penghargaan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia atas keberhasilan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Kampung Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh desa dan kelurahan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah nyata Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang telah menghadirkan Posbakum dan Kadarkum di 156 desa/kelurahan se-Kabupaten.

“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Empat Lawang yang mendukung program sadar hukum. Ini bukan sekadar prestasi, tapi juga bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan setiap warga punya akses terhadap informasi dan pendampingan hukum,” kata Bupati Joncik usai menerima penghargaan.

Menurutnya, kehadiran Posbakum di tiap desa/kelurahan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, pendampingan, hingga edukasi hukum secara gratis. Sementara itu, program Kadarkum diharapkan mampu menciptakan komunitas yang sadar aturan, tertib, dan mampu menjaga lingkungan tetap kondusif.

“Kami ingin setiap warga Empat Lawang merasa terlindungi dan tahu kemana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan begitu, kesadaran hukum akan tumbuh dan konflik sosial bisa ditekan,” tambahnya.

Langkah progresif ini dinilai strategis dalam menekan potensi konflik, persoalan agraria, serta meningkatkan pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kehadiran Posbakum juga dianggap menjadi solusi cepat dalam membantu masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum.

Dengan capaian ini, Pemkab Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati sebagai daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kuat dalam kesadaran hukum masyarakatnya.